Seorang Bupati Di Papua Di Tuntut Oleh 3 Perusahaan Kelapa Sawit

 

Hari ini saya baru membaca sebuah berita di sosial media yang dimana di katakan bahwa ada seorang bupati di papua sedang menjalani pemeriksaan pihak berwajib karena telah mencabut izin dari pada 4 perusahaan kelapa sawit di hutan papua, Ada pun izin yang di cabut tersebut hanya 3 Perusahaan saja yang melakukan penuntutan serta melapor kan bupati tersebut ke pihak hukum.

Tentu saja saya merasa heran dan bingung saat membaca berita tersebut, Karena menurut saya segala sesuatu yang di lakukan oleh bupati pasti sudah melakukan introgasi yang cukup mendalam sebelum melakukan tindakan, Apalagi itu dalam masalah izin hak pakai lahan atau hutan untuk di tanami kelapa sawit yang pastinya kita ketahui dapat menelan biaya triliunan. Disini saya berspekulasi dalam hati dengan bermodal kan info berita yang saya dapat kan dari website berita serta dari beberapa sosial media.

Disana di katakan bahwasanya pemakaian lahan yang di lakukan oleh pihak-pihak perusahaan itu tergolong MUBAZIR Serta menyampingkan Hak sulung rakyat papua terlebih lagi penduduk desa setempat yang memiliki hak sepenuh nya akan lahan yang di berikan izin oleh pemerintah setempat untuk di pakai oleh pihak perusahaan tersebut.

Sebelum nya saya ingin mengatakan bahwasanya jika pihak perusahaan ini mendapat kan izin yang sah di mata hukum negara pastinya disana tertulis luas yang akan mereka pakai dan berbagai peraturan yang telah di tetap kan negara. Jadi saya menangkap kata MUBAZIR yang di katakan di atas bahwasanya jika memang pihak perusahaan tersebut kedapatan atau pun ketahuan telah memakai lahan yang tidak sesuai dengan lias yang sudah di tentutan serta di izin kn oleh pihak pemerintah setempat, Apakah tidak bisa di tindak secara baik? Misal nya membebaskan lahan yang lebih dari pada surat izin tersebut dan memberikan nya kepada masyarakat setempat.

Jadi, Ibarat nya bernegosiasi lah, Lahan yang lebih di serahkan secara cuma-cuma meski telah di tanami tumbuhan kelapa sawit atau akan di denda serta di cabut izin nya, Ini spekulasi serta pemikiran saya dari kata MUBAZIR tersebut.

Lalu yang kedua, Hak sulung rakyat papua tersingkirkan. Sebenarnya hal ini bukan lah  pihak perusahaan yang menyingkir kan hak sulung rakyat papua terlebih lagi penduduk setempat, Melain kan pemerintahan setempat lah yang sudah tidak memikirkan hak sulung rakyat papua, Karena pemerintah jauh lebih mementingkan memberikan izin kepada perusahaan dari pada memberikan lahan kepada rakyat papua untuk memakai hutan sebagi tempat bertani. 

Jadi, Kalau menurut ku pihak perusahaan tidak lah melakukan hal tersebut, Karena setiap hutan yang di tebangi pastinya ada proses adat di sana dan pastinya telah mendapat kan ridho dari pada penduduk setempat serta kepala suku setempat juga. Jadi kalau menurut saya wajar saja jika pihak perusahaan melakukan penuntutan ke jalur hukum tentang pencabutan izin mereka, karena bisa di lihat, Biaya mereka juga tidak sedikit untuk mengurus izin serta membersih kan hutan hingga layak untuk di tanami kelapa sawit, Mungkin mereka telah menghabis kan Ratusan juta hingga triliunan rupiah sejak dari awal pengurusan izin hingga kelapa sawit tumbuh dengan gagah nya.

Jika menurut saya, Alangkah baik nya jika sebelum melakukan tindakan pencabutan izin dari perusahaan-perusahaan ini ada baik nya untuk melakukan riset secara mendalam serta mencari solusi yang terbaik dan dapat di terima, Karena mau bagaimana pun caranya pihak perusahaan telah memegang izin yang sah di mata negara bukan hanya di papua izin itu di katakan sah melainkan seluruh penjuru indonesia mengatakan izin yang mereka pegang adalah izin yang sah di mata hukum negara REPUBLIK INDONESIA.

Sebenar nya sih saya juga tidak memahami secara utuh atas kasus ini dan juga saya tidak memihak ke satu arah, Akan tetapi Perdamaian jauh lebih indah dari pada pertikaian, Negosiasi jauh lebih baik dari pada harus ribut di pengadilan.

Karena, Jika tindakan bupati sudah benar dan tidak dapat di katakan bersalah, Toh juga pihak perusahaan yang akan merasakan rugi yang berkepanjangan, Karena pastinya pihak pemerintahan di seluruh papua telah mencoret nama-nama mereka yang menjadi sebagai penguasa di perusahaan-perusahaan tersebut dan akan menyulit kan perizinan mereka untuk kedepan nya. Akan tetapi Bagaimana jika bupati bersalah dan pihak perusahaan menang atas tuntutan nya?

Pastinya disini dapat kita lihat, Jika hal itu terjadi maka pihak perusahaan akan melakukan penambahan lahan secara teratur hingga luas lahan yang mereka pakai tidak terhitung dan itu di lakukan secara transparan, Karena mereka telah belajar dari kesalahan pertama.